Maju-Mundur Demokrasi itu Tidak Mengapa

Tentu kita semua gemas dan marah. DPR telah menyalahi kontrak sosial yang dimiliki oleh rakyat dan pemimpin. Mereka dengan sengaja melupakan bahwa tugas dari pemimpin adalah menjaga state of nature yang kita miliki pra-politik, di mana semua orang pada dasarnya bebas dan berhak. Seperti kata Locke, sejauh pemerintah memenuhi kewajiban ini, maka kekuasaan yang mereka miliki bersifat sah dan mengikat. Sebaliknya, ketika mereka melakukan tindakan yang melukai hak masyarakat, mereka bisa dilempar keluar dari kursi kekuasaan. Hal ini dilakukan oleh bangsa Indonesia kepada Pak Harto. Meski kesadaran untuk menuju state of liberty memakan waktu tigapuluh tahun dan harus mengorbankan banyak nyawa, namun pada akhirnya kita bisa mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Untuk alasan itu pula Indonesia menjadi ‘anomali’ di Asia Tenggara. Latarbelakang kebudayaan negara ini tidak jauh berbeda dengan mereka; dengan sejarah kental kerajaan-kerajaan besar, yang bahkan beberapa di antaranya masih berdiri hingga sekarang. Sebutlah nilai-nilai yang melekat dengan latarbelakang sejarah tersebut: feodal, patriarkis, oligarkis, budaya patron-klien dan seterusnya (tanpa menegasikan warisan-warisan indah dari kejayaan masa lalu). Indonesia memiliki semua sifat itu. Namun, bahkan ketika Presiden Sukarno memiliki kedekatan dengan Poros Peking, mengagumi sosialisme dan menjadi pembicara di depan pertemuan buruh seluruh dunia, Indonesia toh tidak lantas berubah menjadi negara sosialis-komunis. Bahkan ketika beberapa anggota perumus Pancasila membujuk agar Islam dijadikan sebagai dasar negara, Indonesia tidak terjerumus menjadi negara Islam. Pada saat Suharto membuka pintu bagi perdagangan bebas, Indonesia tidak lantas menjadi negara liberal.

Negara yang masih muda ini telah melalui banyak hal. Termasuk diantaranya maju-mundurnya demokrasi. Tapi bukankah maju-mundur itu tidak mengapa? Iman saja bisa maju-mundur kok (asal bukan cinta. Cintamu harus tertuju padaku 24/7 dan selamanya). Bangsa ini hebat karena ia tidak pernah menyerah dalam upaya menuju state of liberty yang sebenar-benarnya. Kita berhasil memaksa Suharto turun tahta, kita menyerang pemerintahan SBY yang membosankan dan tidak punya sikap (dengan kritik-kritik nyinyir, tanpa harus menjatuhkan paksa kepemimpinannya yang dipilih secara demokratis), kita pun berhasil mengalahkan koalisi merah-putih (rasanya tidak rela menyebut nama koalisi ini, karena kezaliman tidak pantas mengatasnamakan kebesaran bendera) dalam pemilu presiden 2014. Kita berada di tempat ini karena kita bersatu padu dan mengelola harapan. Bangsa lain terjebak dalam kelaliman pemimpinnya, karena mereka tidak melawan dengan cukup keras, atau tidak cukup percaya bahwa perlawanan mereka akan berhasil.

Untuk itu, mari berhenti menggunakan tagar #RIPtoDemocracy. Mari. Demokrasi belum mati. Ia mungkin kalah suara dalam rapat paripurna. Namun kita akan memenangkannya kembali, sama seperti kita memenangkannya di era Sukarno, Suharto, SBY dan pilpres Jokowi. Bahkan mungkin kita harus mencontoh kegigihan Koalisi Merah Putih yang kalah dalam pilpres namun melakukan segala cara untuk tetap berkuasa. Kita juga harus sama gigihnya! Tadi malam kita kalah dalam pengambilan suara, tetapi nanti kita bisa bawa keputusan ini ke MK, nanti kita bisa bersama-sama tidak pilih anggota koalisi merah putih dalam pileg selanjutnya (sehingga pilkada tidak langsung akan jadi blunder bagi mereka). Demokrasi belum mati karena kita belum memutuskan menyerah.

Jakarta, 26 September 2014

Advertisements

2 thoughts on “Maju-Mundur Demokrasi itu Tidak Mengapa

  1. Hi Kak Gita, akhirnya aku liat postingan yang optimis bahwa demokrasi masih belum mati. Anyway, berhubung pengetahuanku nggak begitu mendalam soal politik domestik dan segala peraturan didalamnya ada pertanyaan yang pengen kutanyakan terkait lolosnya UU Pilkada ini. Sepemahamanku dengan lolosnya UU ini maka kepala daerah tidak lagi dipilih oleh rakyat namun dipilih oleh DPRD (Atau DPR) ? Apabila UU sudah diloloskan oleh DPR lantas langkah apa yang bisa dilakukan untuk “membatalkan” UU ini atau “menggagalkan” UU ini? dan langkah tersebut dapat diambil oleh siapa? Oleh rakyat kah, presiden terpilih kah, atau MPR kah?

    Sori Kak banyak tanya hehe. Once again, thank you for a well-crafted words that remind me our democracy is not die (yet).

    1. Rintaa. Terimakasih apresiasinya!! So I am not an expert on this either. Tapi kalau dilihat dari peraturannya, kita bisa mengajukan judicial review ke MK. Nah, pengajuan ini bisa diajukan oleh siapa saja; perseorangan, kelompok, lembaga negara ataupun swasta (kayak judicial review yang kemarin diajukan oleh sekelompok mahasiswa UI terkait legalisasi pernikahan beda agama). Suatu peraturan bisa minta ditinjau ulang kalau berbenturan dengan UU yang lebih tinggi atau melanggar hak konstitusi suatu pihak.
      As in UU Pilkada ini, kepala daerah nantinya dipilih oleh DPRD.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s